SEMARANG Momen tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan.Hari ini, Rabu 10 November 2021, bangsa Indonesia memeringati Hari Pahlawan guna mengenang jasa para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).. Gelar pahlawan nasional diberikan oleh Pemerintah RI sebagai bentuk penghargaan tertinggi kepada para Tentusaja, gelar itu layak disandangkan kanggo top leader-nya. Tapi, menyulap daerah yang mung biasa-biasa menjadi luar biasa, tak bisa dilakukan hanya oleh seorang bupati. Sekalipun bupatinya seorang superman. Bupati yang kreatif dan hebat, tetap saja tidak bisa berbuat banyak. Tanpa sokongan anak buahnya. Yakni, para ASN. Namaaslinya Raden Mas Soegondo. Ia mendapatkan gelar Raden Mas Tumenggung Aryo (RMTA) setelah diangkat sebagai bupati tanggal 29 Oktober 1925. Pada masa pemerintahannya, wilayah Purbalingga dibagi menjadi tiga kawedanan, yakni Kawedanan Purbalingga yang meliputi Kecamatan Purbalingga, Kutasari, Kalimanah, Kaligondang dan SebelumTampil Pada Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke-76, Danny Kukuhkan 70 Paskibraka Kota Makassar. ” Saya harap dengan peringatan hari kemerdekaan ini, kita bisa menghadapi masa-masa krisis pandemi dan Insya Allah kita menang melawan virus covid- 19,” tandasnya. Perda LKPJ Bupati Trenggalek Tahun Anggaran 2021 Disahkan. . Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS gelar bupati dulu. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS Teka Teki Silang populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B SEMARANG - Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, serta untuk menanamkan jiwa nasionalis dan patriotik, pengasuh Pondok Pesantren Askhabul Kahfi KH. Masruchan Bisri memaparkan sebuah judul “ Sejarah Indonesia Sebelum dan Menjelang Kemerdekaan “. Indonesia di Masa KerajaanKerajaan Kutai Kutai Martadipura Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua yang berdiri sekitar abad ke 4 M, di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan ini di bangun oleh Kudungga. Kerajaan TarumanegaraKerajaan ini berdiri pada tahun 358 M, di dirikan oleh Rajadirajaguru Jayasingawarman di Jawa Barat dan pusat kerajaannya di Bekasi. Kerajaan SriwijayaKerajaan yang menganut agama Budha ini berdiri pada abad ke 7 di Sumatra dan pusat kerajaannya di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Kerajaan Mataram KunoKerajaan ini menurut Prasasti Canggal berdiri pada tahun 732 M. Terletak di desa Canggal sebelah barat Magelang Jawa Tengah. Raja pertama adalah Sanjaya yang juga merupakan pendiri wangsa dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram Kuno ini juga sering di sebut Kerajaan Medang. Tercatat terdapat 3 wangsa yang pernah menguasai Kerajaan Mataram Kuno, yaitu Wangsa Sanjaya Hindu , Wangsa Syailendra pengikut agama Budha. Di masa ini agama Hindu dan Budha berkembang bersama di Kerajaan Mataram Kuno, yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian Utara dan yang Budha tinggal di Jawa Tengah bagian Selatan. Dan Wangsa yang ketiga yaitu wangsa baru yang didirikan oleh Mpu Sindok. Banyak peninggalan Kerajaan Mataram Kuno, salah satunya adalah Candi Borobudur. Menurut sejarawan de Casparis, ia menemukan bukti dari sebuah Prasasti Karang Tengah dan Kahuluan, bahwa Candi Borobudur ini di dirikan oleh Raja Samaratungga sekitar tahun 824 M. Dia adalah Raja Mataram Kuno dari Wangsa Syailendra Pengikut Budha . Kerajaan SingosariKerajaan Singosari berada di Jawa Timur, didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 M. Pusat kerajaan berada di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1268, Kertanegara naik tahta menjadi Raja Singosari menggantikan Ranggawuni, ia menjadi raja terakhir dan yang membuat Singosari berjaya. Ia memiliki cita-cita ingin menyatukan Nusantara. Namun pada tahun 1292 ia di bunuh oleh Jayakatwang, dan berakhirlah Kerajaan Singosari. Kerajaan MajapahitKerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tanggal 15 bulan Kartika 1215 atau 10 November 1293 M, berada di Jawa Timur dan Ibu Kotanya di desa Trowulan, Mojokerto. Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit yang di beri gelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia melakukan konsolidasi dan memperkuat pemerintahan karena kerajaan ini merupakan transisi kerajaan sebelumnya yaitu Singosari. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Hayam Wuruk yang bergelar Rajasa Negara yang dibantu oleh patihnya yaitu Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa-nya. Majapahit menjadi lebih besar dan terkenal di Nusantara serta menguasai lebih banyak wilayah di antaranya Surabaya, Maluku, Papua, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Tonase Singapura , sebagian Kepulauan Philipina dan berhasil menaklukan Kerajaan Sriwijaya Palembang. Prabu Brawijaya V / Kertabhumi adalah raja terakhir Majapahit, ia memiliki anak 117 orang putra putri dari beberapa istri dan selir. Majapahit bubar akibat perang saudara yang di kenal dengan Perang Paregreg. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293 M – 1500 M. Kerajaan Islam DemakPada awalnya Demak di kenal dengan nama Glagah Wangi. Demak juga di kenal dengan sebutan Bintoro. Demak merupakan salah satu Kadipaten Majapahit. Setelah Majapahit runtuh tahun 1500 M, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar al Fatah 1500 M – 1518 M. Pada tahun 1518 Raden Patah wafat dan digantikan anaknya yang bernama M. Yunus/Pati Unus yang mendapatkan julukan Pangeran Sabrang Lor. Pati Unus hanya memerintah selama 3 tahun. Ia wafat dalam usia muda dan belum punya anak, maka ia di gantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggono 1521 – 1546 M. Di bawah kepemimpinannya, Demak mencapai puncak kejayaannya. Pada waktu Portugis mulai memperluas pengaruhnya ke Jawa Barat dan akan mendirikan benteng serta kantor di Sunda Kelapa yang didukung oleh Pajajaran, maka Sultan Trenggono mengirim pasukan dari Demak yang dipimpin oleh Fatahillah. sumedangekspres – Sekilas Sejarah Pemerintahan Dipati Ukur Wangsanata atau Wangsataruna adalah seorang bangsawan penguasa Tatar Ukur pada abad ke-17. Sedangkan dipati adipati adalah gelar bupati sebelum zaman kemerdekaan. Dipati Ukur adalah Bupati Wedana Priangan yang pernah menyerang VOC di Batavia atas perintah Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pada tahun 1628. Serangan itu gagal, dan jabatan Dipati Ukur dicopot oleh Mataram. Untuk menghindari kejaran pasukan Mataram yang akan menangkapnya, Dipati Ukur dan pengikutnya hidup berpindah-pindah dan bersembunyi hingga akhirnya ditangkap dan dihukum mati di Mataram. Sejarah yang mengisahkan tentang Dipati Ukur bersifat kontroversial Sedikitnya terdapat delapan versi sejarah tentang Dipati Ukur Cerita Dipati Ukur, yaitu versi Galuh, Sukapura, Sumedang, Bandung, Talaga, Batavia, Banten dan Mataram. Di antara delapan versi naskah Cerita Dipati Ukur yang ada, hanya tiga versi bernada positif, dalam arti perjuangan Dipati Ukur mendapat dukungan moril dari kerabat pemimpin negeri lainnya dalam rangka menegakkan kedaulatan negeri Sunda yang terancam intervensi penjajahan Mataram maupun Belanda. Baca Juga Sekilas Sejarah Tanjungsari, Pernah Menjadi Pusat Kabupaten Dari delapan versi itu juga terdapat kesamaan, yaitu setelah Dipati Ukur diangkat sebagai bupati wedana, ia menyerang Batavia. Karena kalah, ia memberontak terhadap Mataram. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh 1579/1580 akibat gerakan pasukan Banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Sumedang Larang, penerus Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedang Larang didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu Geusan Ulun 1580-1608, dengan ibu kota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak di sebelah barat kota Sumedang sekarang. Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi bekas wilayah kerajaan Pajajaran, yaitu seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten, Jayakarta dan Cirebon. Setelah dewasa, Wangsanata dinikahkan dengan putri Adipati Ukur Agung bernama Nyi Gedeng Ukur. Sepeninggal mertuanya, Wangsanata menggantikan kedudukan Adipati Ukur Agung sebagai penguasa Tatar Ukur Timbanganten. Sejak itulah, Wangsanata dikenal dengan nama Dipati Ukur. Pada masa pemerintahan Dipati Ukur, luas wilayah Ukur mencakup sebagian besar wilayah di Jawa Barat, yang terdiri dari sembilan daerah yang disebut Ukur Sasanga, yaitu Ukur Bandung wilayah Banjaran dan Cipeujeuh, Ukur Pasirpanjang wilayah Majalaya dan Tanjungsari, Ukur Biru wilayah Ujungberung Wetan, Ukur Kuripan wilayah Ujungberung Kulon, Cimahi, dan Rajamandala, Ukur Curugagung wilayah Cihea, Ukur Aranon wilayah Wanayasa, Ukur Sagaraherang wilayah Pamanukan dan Ciasem, Ukur Nagara Agung wilayah Gandasoli, Adiarsa, Sumedangan, dan Ukur Batulayang wilayah Kopo, Rongga, dan Cisondari. Saat ini wilayah Ukur Sasanga meliputi Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Karawang. Halaman 1 2 Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah Pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Rupanya Pilkada sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, kepala daerah di Indonesia dibedakan atas gubernur pada tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten, dan wali kota pada tingkat masa kolonial Belanda semua kepala daerah ditunjuk langsung. Setelah reformasi tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemilihan kepala daerah dibuka lewat Pilkada yang dipilih oleh sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia? Berikut penjelasannya seperti yang dikutip dari artikel karya anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Christian Adiputra PenjajahanPada masa penjajahan Belanda, kepala daerah ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kolonial untuk wilayah Kabupaten dan Kecamatan. Kemudian kepala daerah wilayah provinsi akan diisi oleh Pemerintah Kolonial Pasca KemerdekaanSelepas merdeka, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah sebagai dasar penyelenggaraan di yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945 ini, mencantumkan Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pemerintahan bersama dan dipimpin oleh Kepala Undang-undang No. 1 Tahun 1945 diubah dengan Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Pokok No. 22 Tahun 1948 mengatur pemerintahan daerah terdiri dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah. Dewan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala ketentuan pengangkatan kepala daerah menurut Undang-undang sebagai berikut1. Kepala Daerah ProvinsiKepala Daerah Provinsi diangkat langsung oleh Presiden dari dua sampai empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah KabupatenKepala Daerah Kabupaten kota besar diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari minimal dua dan maksimal empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa kota kecil.3. Kepala Daerah DesaKepala Daerah Desa kota kecil diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari minimal dua dan maksimal empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa kota kecil.4. Kepala Daerah IstimewaKepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, serta adat istiadat di daerah daerah istimewa dapat diangkat seorang wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengikuti syarat-syarat di atas. Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah anggota dari Dewan Pemerintah 2004 hingga SekarangA. Periode 2004-2014Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ini mengalami dua kali perubahan dan pada akhirnya perubahan terakhir tanggal 28 april 2008. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya telah mengadaptasi Amandemen ke-4 1999-2002 UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat 4, yakniGubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara tahun inilah, Pilkada untuk pertama kali diselenggarakan secara demokratis oleh tanggal 28 April 2008. Presiden saat itu, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono SBY menerbitkan UU Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, setiap orang yang mencalonkan diri tidak harus bergabung atau masuk ke partai politik terlebih pada 30 September 2014, SBY mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat tetapi, undang-undang tersebut mendapat penolakan yang luas oleh publik. Atas penolakan tersebut maka SBY menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan pada tanggal 2 Oktober 2014 atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dan pemerintah kemudian disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Periode 2015-sekarangPresiden terbaru pada saat itu, Ir. Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 10 Tahun 2016 inilah undang-undang yang mengatur tentang Pilkada hingga saat ini. Simak Video "Demokrat Jagokan Dede Yusuf di Pilgub Jabar, Bukan Ridwan Kamil" [GambasVideo 20detik] nir/pal

gelar bupati sebelum zaman kemerdekaan